UU Ketenagakerjaan Baru Batasi Outsourcing, Hanya Empat Jenis Pekerjaan yang Disebut Bisa Dialihdayakan
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Pengaturan pekerja alih daya atau *outsourcing* menjadi salah satu poin penting dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR RI bersama pemerintah. Dalam ketentuan yang dijelaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, penggunaan tenaga kerja outsourcing dibatasi untuk kegiatan penunjang dan bukan pekerjaan utama (*core business*) perusahaan.
Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, mengatakan pembatasan tersebut merupakan salah satu usulan KSPI yang diterima dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja).
“Pekerja alih daya hanya boleh untuk kegiatan penunjang. Itu prinsip. Yang bukan *core business*,” kata Said dalam konferensi pers virtual pada 7 Oktober 2026.
Menurut Said, kegiatan penunjang merupakan pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan proses utama produksi atau layanan perusahaan. Ia mencontohkan penyediaan katering di pabrik televisi dan petugas keamanan di pabrik mobil sebagai pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan penunjang.
Ia menjelaskan, dalam ketentuan yang dipaparkannya, terdapat empat jenis pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga kerja outsourcing di perusahaan swasta, yakni penyediaan makanan atau katering, jasa keamanan (*security*), jasa kebersihan (*cleaning service*), serta pengemudi (*driver*).
“Di dalam pasal pekerja alih daya atau outsourcing, hanya ada empat jenis pekerjaan,” ujarnya.
Pembatasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat perlindungan pekerja, terutama terkait kepastian jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan oleh perusahaan. Namun, penerapan ketentuan ini juga akan menjadi perhatian bagi perusahaan dan pekerja, khususnya dalam menentukan batas antara pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang.
Kejelasan aturan pelaksanaan menjadi penting agar pembatasan outsourcing tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik hubungan industrial. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan perusahaan menjalankan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.
Meski demikian, rincian mengenai ketentuan pasal, ruang lingkup penerapan, masa transisi, serta mekanisme pengawasan perlu merujuk pada naskah resmi undang-undang yang telah disahkan dan peraturan pelaksanaannya.
Dengan adanya pembatasan tersebut, implementasi aturan baru ini akan menjadi salah satu hal yang perlu dicermati oleh pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan hak-hak pekerja.(Red)