Tindak Pidana Umum oleh Prajurit TNI Seharusnya Diadili di Peradilan Umum, Ini Pertimbangan MK
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Mahkamah Konstitusi (MK), berdasarkan materi pertimbangan hukum yang dikutip dalam pemberitaan, menekankan perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan tenggat waktu maksimal dua tahun. Perubahan tersebut diarahkan untuk memperjelas batas kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam pertimbangannya, MK menilai revisi undang-undang tersebut perlu memuat definisi yang jelas dan tegas mengenai tindak pidana militer serta tindak pidana umum. Pengaturan itu juga perlu memperjelas batas yurisdiksi masing-masing lingkungan peradilan, termasuk mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai forum yang berwenang mengadili suatu perkara.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 127 UU Nomor 31 Tahun 1997 yang turut dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para pemohon.
“Termasuk dalam hal ini, berkenaan dengan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat mengenai penentuan forum peradilan terhadap suatu perkara,” demikian petikan pertimbangan hukum yang dibacakan Enny Nurbaningsih.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyoroti bahwa dasar penentuan yurisdiksi peradilan militer untuk tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata karena pelakunya berstatus sebagai prajurit TNI.
Sebaliknya, tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI pada prinsipnya lebih tepat diperiksa melalui peradilan umum. Pandangan tersebut menempatkan jenis dan karakter tindak pidana sebagai unsur penting dalam menentukan forum peradilan yang berwenang.
“Secara a contrario, jika suatu tindak pidana yang dilakukan prajurit merupakan tindak pidana umum maka secara formal lebih tepat diperiksa oleh peradilan umum,” demikian pernyataan Hakim MK sebagaimana dikutip dalam materi yang menjadi sumber pemberitaan.
Meski demikian, MK juga memahami bahwa dalam keadaan tertentu, perluasan yurisdiksi peradilan militer dapat dirumuskan secara khusus dan terbatas sebagai bentuk pengecualian. Artinya, pengaturan mengenai pengecualian tersebut perlu dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewenangan mengadili.
Penegasan mengenai batas yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum menjadi bagian penting dalam pembaruan sistem hukum, khususnya terkait kepastian hukum dan penentuan forum pengadilan bagi prajurit TNI yang menghadapi perkara pidana.
Revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai klasifikasi tindak pidana, pembagian kewenangan mengadili, serta mekanisme penyelesaian sengketa yurisdiksi antarlembaga peradilan.
Namun, rumusan akhir perubahan undang-undang tersebut tetap bergantung pada proses legislasi dan ketentuan yang nantinya ditetapkan secara resmi. Karena itu, substansi pertimbangan hukum MK perlu dibaca sesuai konteks putusan secara utuh, termasuk amar putusan dan tenggat yang ditetapkan.(Red)