Terseret OTT KPK, PDIP Jadwalkan Pemecatan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo
JAKARTA, Update Cerita Indonesia – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan akan mengambil tindakan organisasi terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat terhadap Hamenang dijadwalkan terbit pada Senin (19/10/2026). Rencana tersebut disampaikan di tengah proses hukum yang berjalan menyusul OTT KPK di wilayah Klaten dan Jakarta.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menyayangkan dugaan kasus yang menjerat kadernya tersebut. Ia menegaskan bahwa partai telah berulang kali mengingatkan para kader, baik yang bertugas di lembaga eksekutif maupun legislatif, agar menjalankan amanah jabatan untuk kepentingan rakyat dan tidak menyalahgunakannya untuk korupsi.
“ Kami menyesalkan atas tindakan Bupati Klaten yang sebenarnya beberapa waktu lalu kami rutin mengingatkan para kader partai, baik di eksekutif maupun legislatif, bekerja untuk rakyat. Jangan sekali-kali menggunakan kesempatan untuk korupsi,” kata Komarudin dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).
PDIP juga menegaskan tidak akan menoleransi kader yang terbukti melakukan pelanggaran serupa. Rencana pemecatan tersebut menjadi langkah internal partai dalam merespons persoalan hukum yang melibatkan kadernya.
Sebelumnya, KPK mengamankan 20 orang dalam operasi tangkap tangan di Klaten dan Jakarta pada Kamis (15/10/2026). Mereka yang diamankan termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah.
Dalam informasi yang beredar terkait perkara tersebut, Hamenang diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk membayar utang Pilkada 2024. Dugaan ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari materi penyidikan dan harus dibuktikan melalui proses hukum.
Status seseorang yang diamankan dalam OTT tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana. Penetapan status hukum, konstruksi perkara, serta pembuktian dugaan tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan sesuai tahapan hukum yang berlaku.
Rencana pemecatan Hamenang oleh PDIP merupakan proses internal partai yang perlu dibedakan dari proses pidana yang ditangani KPK. Keputusan organisasi tidak menggantikan pembuktian di pengadilan, sementara dugaan tindak pidana tetap harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.
Perkembangan perkara ini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait dugaan penyalahgunaan jabatan, sumber dana yang dipersoalkan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang disebut dalam penyidikan.(Red)