Dua Kali Tak Hadiri Panggilan KPK, Nusron Wahid Terancam Dijemput Paksa: Ada Apa di Balik Mangkirnya Sang Menteri?
JAKARTA, Update Cerita Indonesia —Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam dua jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan. Penyidik kini mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan penjemputan paksa, untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.
Nusron sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 7 Oktober 2026. Ia kembali tidak memenuhi panggilan yang dijadwalkan ulang pada Kamis (15/10/2026), dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik belum memperoleh konfirmasi mengenai alasan ketidakhadiran Nusron pada pemanggilan kedua. Keterangan tersebut disampaikan kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.
Pada Jumat (16/10/2026), Budi menegaskan bahwa langkah lanjutan terhadap ketidakhadiran tersebut akan dipertimbangkan oleh penyidik.
“Sebagai pejabat publik, tentunya ini juga menjadi sebuah kewajiban ... untuk kemudian patuh terhadap proses-proses hukum,” ujar Budi, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada 16 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa status sebagai pejabat publik tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi proses hukum. Meski demikian, keputusan mengenai pemanggilan ulang atau penjemputan paksa tetap berada dalam kewenangan penyidik dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku
Perhatian publik terhadap ketidakhadiran Nusron tidak terlepas dari penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) yang berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Dalam perkara tersebut, KPK mengumumkan penyitaan uang tunai dan barang bukti lainnya dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar. KPK juga menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi HGB.
Daftar tersangka yang diberitakan mencakup pejabat pertanahan, pihak swasta, dan sejumlah pihak lain. Namun, status Nusron dalam pemeriksaan yang diberitakan tersebut adalah sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Karena itu, keterkaitan jabatan atau hubungan kerja tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan pidana seseorang.
Informasi mengenai barang bukti senilai Rp106,3 miliar tersebut telah diberitakan ANTARA dalam laporan mengenai penindakan KPK di lingkungan ATR/BPN.
Pemeriksaan terhadap saksi dinilai penting untuk membantu penyidik menyusun kronologi perkara, menguji keterangan para pihak, serta menelusuri dugaan aliran dana dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara. Namun, materi keterangan yang akan diminta dari Nusron perlu merujuk pada penjelasan resmi penyidik, bukan asumsi mengenai keterlibatannya.
Dua kali ketidakhadiran dalam jadwal pemeriksaan memunculkan pertanyaan mengenai alasan Nusron belum memenuhi panggilan penyidik. Akan tetapi, belum adanya konfirmasi alasan pada pemanggilan kedua tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia takut diperiksa atau sengaja menghindari proses hukum.(Red)