Dari Aksi Unjuk Rasa hingga Kemacetan, Pengelola Kawasan Industri Karawang Buka Keluhan di Hadapan DPR
KARAWANG, Update Cerita Indonesia – Sejumlah persoalan yang membelit kawasan industri di Karawang mulai dari gangguan keamanan, kemacetan, lambannya perizinan hingga ketidakjelasan tata ruang dan pertanahan menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI.
Berbagai keluhan tersebut disampaikan pengelola kawasan industri dalam forum diskusi yang digelar sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi dan mengidentifikasi hambatan investasi. Persoalan yang mencuat dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak terus mengganggu kelancaran operasional perusahaan dan pengembangan kawasan industri.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menghimpun berbagai persoalan nyata di lapangan untuk menjadi bahan pembahasan RUU Kawasan Industri.
“Kami dari Panja RUU Kawasan Industri mengunjungi kawasan industri di Karawang memang untuk belanja masalah. Semua persoalan yang berkaitan dengan kawasan industri menjadi bahan dalam pembahasan RUU Kawasan Industri,” kata Evita.
Dalam forum tersebut, pengelola Kawasan Industri Mitra Karawang mengungkapkan adanya persoalan keamanan yang dikaitkan dengan tingginya permintaan audiensi dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada perusahaan.
Menurut pihak pengelola, permintaan audiensi yang tidak dipenuhi disebut kerap berujung pada aksi unjuk rasa yang dinilai mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Keluhan ini menjadi salah satu isu yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait kepastian keamanan dan kelangsungan kegiatan usaha di kawasan industri.
Meski demikian, penyampaian keluhan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh organisasi tertentu. Penanganan persoalan keamanan tetap memerlukan penilaian berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Selain keamanan, persoalan kemacetan di sejumlah akses menuju kawasan industri turut menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat mobilitas pekerja, distribusi barang, serta aktivitas logistik perusahaan.
Pengelola juga menyoroti lamanya proses pengurusan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA), yang menurut keterangan dalam forum dapat memakan waktu hingga sekitar satu tahun. Durasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas proses perizinan dan koordinasi antarinstansi yang berwenang.
Persoalan yang tak kalah penting berkaitan dengan kepastian tata ruang dan pertanahan. Pengelola Kawasan Industri Mitra Karawang menyebut sekitar 30 hektare lahan di kawasan tersebut masih tercatat sebagai kawasan hutan produksi tetap berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang Tahun 2011–2031.
Padahal, menurut keterangan pengelola, berdasarkan surat keputusan terbaru dari Kementerian Kehutanan, lahan tersebut sudah tidak lagi masuk dalam kawasan hutan produksi tetap.
Perbedaan status administrasi tersebut disebut berdampak pada proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang hingga kini belum dapat dilakukan. Kondisi ini menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang daerah dengan keputusan pemerintah pusat agar kepastian hukum atas tanah tidak terhambat oleh perbedaan pencatatan atau administrasi.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Evita meminta asosiasi kawasan industri bersama Kementerian Perindustrian segera mencari solusi konkret atas hambatan yang dihadapi para pengelola kawasan industri.
Pembahasan RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyusunan regulasi, tetapi juga mampu menjawab persoalan faktual di lapangan, mulai dari keamanan, infrastruktur, perizinan hingga kepastian tata ruang dan pertanahan.
Berbagai persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku kepentingan terkait. Penyelesaian yang terukur, transparan, dan terkoordinasi diperlukan agar hambatan operasional dapat ditangani tanpa mengabaikan kepastian hukum, hak masyarakat, serta iklim investasi yang sehat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut dalam bahan informasi yang diterima mengenai tanggapan instansi perizinan, pemerintah daerah, maupun pihak berwenang di bidang tata ruang dan pertanahan atas keluhan yang disampaikan pengelola kawasan industri tersebut.(Red)