BPJS Menunggak, Warga Jabar Berpeluang Tetap Dirawat di Kelas 3, Dedi Mulyadi Siapkan Skema Pembiayaan
BANDUNG, Update Cerita Indonesia – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skema pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga yang memenuhi persyaratan, termasuk masyarakat yang mengalami kendala kepesertaan BPJS Kesehatan akibat tunggakan atau iuran yang tidak terbayar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa warga yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh pelayanan rawat inap kelas 3 melalui skema pembiayaan yang ditanggung pemerintah. Kebijakan tersebut juga membuka akses pelayanan ke sejumlah rumah sakit di Jakarta yang masuk dalam jaringan kerja sama kesehatan.
“Rujukannya bukan hanya rumah sakit yang ada di Bandung. Tapi rumah sakit yang ada di Jakarta. Misalnya warga Bekasi, kan lebih dekat ke Jakarta,” kata Dedi, Kamis (8/10/2026).
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, terdapat lima rumah sakit di Jakarta yang disebut masuk dalam jaringan kerja sama pelayanan kesehatan tersebut, yakni:
1. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
2. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
3. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita.
4. Rumah Sakit Kanker Dharmais.
5. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).
Keberadaan jaringan rumah sakit tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan pelayanan medis di luar daerah asalnya. Fasilitas ini dinilai relevan bagi warga di wilayah perbatasan, seperti Bekasi, yang secara geografis lebih dekat dengan sejumlah rumah sakit di Jakarta.
Selain warga yang menghadapi kendala kepesertaan BPJS Kesehatan, Dedi menyebut skema pembiayaan tersebut juga dapat digunakan untuk penanganan korban kecelakaan dan korban tindak kekerasan yang mengalami luka-luka.
Warga yang tidak memiliki KTP juga disebut berpeluang mendapatkan pelayanan kesehatan sepanjang statusnya sebagai warga Jawa Barat dapat diketahui.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan tersebut bukan berarti seluruh jenis pengobatan otomatis ditanggung pemerintah tanpa persyaratan. Pelayanan tetap mengikuti ketentuan program, kelas perawatan, prosedur rujukan, serta mekanisme administrasi yang berlaku.
Karena itu, warga yang hendak memanfaatkan fasilitas tersebut disarankan mengonfirmasi persyaratan dan prosedur pelayanan kepada rumah sakit terkait atau instansi kesehatan pemerintah setempat.
Agar kebijakan ini dapat dimanfaatkan secara tepat, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan penerima manfaat, dokumen yang dibutuhkan, mekanisme penanganan pasien dalam kondisi darurat, serta jenis pelayanan yang ditanggung pemerintah.
Kejelasan mengenai cakupan pembiayaan dan prosedur administrasi juga penting agar warga tidak mengalami kebingungan ketika membutuhkan penanganan medis, terutama dalam situasi mendesak.
Hingga informasi tersebut dikonfirmasi melalui ketentuan resmi program, masyarakat sebaiknya tidak langsung menganggap bahwa tunggakan BPJS Kesehatan otomatis membuat seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah.(Red)